Gimana Gitu Ya Saat Mendengar Jumlah Harta Para Pejabat Negeri ini


Baru baru ini telah dirilis beberapa harta kekayaan para pejabat negeri ini dan luarbiasanya kekayaan satu orang saja bisa setara dengar rakyat jelatas se Indonesia kayanya. Memang pernyataan ini tidak melihat data namun luar biasa sekali. Melihat dari data - data kekayaan yang di umumkan ini Indonesia ini benar - benar banyak sekali hartanya meski kita harus mengakui sebuah fakta bahwa harta kekayaan tersebut ternyata tidak merata.

Coba bayangkan beberapa orang mentri memiliki kekayaan sampai digit triliun dan yang lainnya tentu tidak kalah banyak yang ratusan miliar, namun kita sama - sama tahu disisi lain rakyat jelata boro - boro punya kekayaan triliunan atau miliaran, buat cari makan aja ada yang harus bersihkan kuburan ada yang harus jadi badut di stopan atau harus angkut karung yang penghasilnya jikapun seumur hidupnya dijumlahkan belum tentu bisa mencapai miliaran apalagi triliunan.

Memang betul itukan hasil usahnya masing - masing kenapa kita ngiri. Bukan itu poinnya, mengapa kekayaan yang banyak itu sangat jomplang. Yang kaya makin kaya yang miskin ya begitu saja tetap miskin.

Indonesia sudah lama merdeka, sudah panjang sejarah yang diukir dan tentu saja sudah lama memiliki panduan berbangsa dan bernegara, sudah banyak pemimpin silih berganti tapi kenapa kesejahteraan belum rata. Kenapa?

Apa yang salah di Inodonesia ini sih?

Bukan sok - soan peduli negeri ini, ini beneran bertanya apa yang salah dengan Indoensia ini. Sudah 79 Tahun merdeka kesejahteraan negeri ini kenapa belum rata. Lihat saja harta kekayaan para pejabat negara saat ini, detik ini, diumumkan resmi jika dibandingkan dengan harta yang dimiliki rakyat jelata, rakyat yang kerja tiap hari berangkat pagi pulang malam, yang bayar KPR saja ngosan - ngosan walau sudah disubsidi, kayanya tidak mungkin punya harta sebanyak itu.

Aneh banget negeri Indonesia ini ya. Harta kekayaan di negeri Indonesia ini jika di jumlahkan mungkin harta rakyat jelata hanya di bawah 1 persennya saja kayanya. Sisanya ya itu.

Apakah tidak ingin gitu ya para pejabat negeri ini ya katakan saja para mentri dan orang - orang disekitar mentri begotong royong membuat tempat pendidikan berkualitas murah untuk rakyat jelata ini dengan uang mereka bukan dengan uang dari pajak atau utangan yang harus di bayar rakyat jelata dikemudian hari. Eh mungkin sudah sih, hanya saja saya yang tidak tahu.

Intinya tidak pengen gitu ya biar rakyat jelata Indonesia pinter - pinter dulu saja menggunakan harta - harta mereka itu jangan pakai harta pajak. Kasian rakyat jelata.

Nanti kalau sudah pintar mengurusnya kan jadi lebih mudah. Bukan brarti yang saat ini tidak pinter, namun jika yang pinter - pinternya sampai menyentuh rakyat jelata secara merata para pejabat negeri ini tidak akan pusing mengurusnya. Mereka akan punya solusi sendiri untuk masalahnya masing - masing.

Contoh misalkan area tempat tinggal rakyat jelata itu sering banjir para pejabat tidak usah lagi bingung memikirkan solusinya jika rakyat jelata sudah pada pinter bahkan mungkin tidak akan ada lagi yang namanya tempat tinggal itu terkena bajir terus.

Jalan berlubang. Mungkin jika rakyat jelata sudah pada pinter tidak akan ada lagi jalan berlubang. Karena mereka sudah tidak perlu jalan lagi. Sudah pada terbang semua.

Mungkin jika rakyat jelata itu sudah pada pinter tidak akan ada lagi bentrok antara petugas PLN dan petugas penghijauan. Tidak akan ada lagi yang satu nanam yang satau motong. Mereka akan berdamai dengan solusi yang tepat.

Mungkin kebakaran lahan atau hutan tidak akan terjadi atau mungkin terjadi tapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan. Itulah nikmatnya jika rakyat jelata ini pinter. 

Untuk itu apakah tidak pengen degan harta sebanyak itu yang dimiliki para pejabat memintarkan rakyat jelata. Ya jika tidak bisa satu sekolah paling tidak 1 pejabat 1 kabupaten. Sepertinya cukup - cukup aja hartanya ya.

Oia kayanya cukup aja sih 1 propinsi 1 mentri untuk memintarkan dengan hartanya yang banyak itu, kayanya jumlahnya pas aja tuh ya dengan jumlah propinsi. Kebetulan yang pas itu. Ya kalo masih ebrat jangan sendiri bangetlah kan para menteri juga banyak kenalan orang - orang tajir juga, ya diajak join dong. Para pengusaha atau orang tajir yang tidak ikutan menjabat juga jika rakyat jelata yang jadi karyawannya pada pinter tidak usah repot - repot mengajarinya, tidak usah repot - repot melatihnya. Sudah pada pinter paling tidak tidak perlu susah mengajarinya. Menguntungkan semuanya jadinya.

Ohh kan pengusaha sudah menggunakan dana CSR dari perusahaanya. Bukan - bukan itu maksudnya itu atas nama perusahaan. Ini diambil dari data kekayaan pribadi gitu loh, suka rela aja tapi yang banyak lah.

Kayanya jika semua peduli dengan pendidikan supaya rakyat jelata ini pinter - pinter dan memiliki adab yang baik. Mungkin para pejabat negara seperti mentri - mentri juga tidak perlu banyak. Mungkin hanya perlu 10 orang aja ya. Kan sudah pada pinter cukup diarahkan dengan instruksi - instruksi pokok akan paham saja rakyat jelata.

Oia, kayanya jika rakyat jelata sudah pada pinter sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia ini. Mungkin kekayaan akan merata diberbagai golongan. Orang tajir yang jadi pejabat dan rakyat jelata tidak akan begitu jomlang perbedaan harta kekayaanya. Petani dan Pejabat negara tidak akan terlalu jomplang lagi jumlah kekayaanya. Dan mungkin tidak akan peduli lagi dengan angka kekayaan yang penting semua sejahtera. Tidak ada lagi yang susah cari obat untuk yang sakit, tidak ada lagi yang susah cari pupuk untuk pertanian, tidak ada lagi yang susah cari tempat tinggal, tidak ada lagi yang susah cari pekerjaan, tidak ada yang susah lagi cari tempat pendidikan yang hebat bebas dimana aja. Oia kapan hayalan ini terjadi ya. haha..

Udah ah.....

Mudah - mudahan saja mulai pejabat saat ini. Aamiin

2 komentar untuk "Gimana Gitu Ya Saat Mendengar Jumlah Harta Para Pejabat Negeri ini"

  1. Lebih bagus mereka sudah kaya duluan lalu jadi pejabat. Mungkin jadi bisa mengurangi hasrat mengambil harta rakyat.

    BalasHapus
    Balasan
    1. harus diliat sampai habis masa jabatannya sih ya

      Hapus